Kebijakan preferensial atau pembebasan pajak spesifik apa yang ditawarkan pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik?

Subsidi langsung dan keringanan pajak untuk konsumen: Subsidi tunai untuk pembelian kendaraan: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa subsidi pemerintah sebesar 7 juta Rupiah Indonesia (sekitar 3.150 RMB) per sepeda motor listrik akan tersedia untuk pembelian, dan kebijakan ini telah diperpanjang hingga tahun 2025.

Manfaat pajak penting: Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025, pembelian kendaraan listrik yang memenuhi persyaratan Konten Lokal (TKDN) akan berhak atas:

Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pemerintah memberikan pengurangan PPN sebesar 10% untuk kendaraan listrik roda empat dengan TKDN minimal 40%.

Pengurangan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM): Berlaku untuk kendaraan rendah emisi seperti kendaraan hibrida, pengurangannya adalah 3% dari harga kendaraan.

Pemberitahuan Penting: Penyesuaian Kebijakan Segera Berlaku

Insentif pajak yang disebutkan di atas berlaku hingga 31 Desember 2025. Bersamaan dengan itu, kebijakan insentif pembebasan pajak untuk kendaraan listrik impor bagi produsen juga akan berakhir pada hari yang sama dan tidak akan diperpanjang. Langkah pemerintah ini bertujuan untuk mendorong produsen otomotif beralih dari impor ke produksi lokal.

Disarankan untuk mengkonfirmasi kembali dengan dealer apakah model yang Anda inginkan memenuhi syarat untuk subsidi dan pembebasan pajak terbaru sebelum membeli kendaraan agar mendapatkan harga terbaik.